Prev  -  Indeks   -  Next

BUKU VII:  HUKUM ACARA

(Kanon 1311-1399)

BAGIAN II: PENGADILAN PERDATA

Seksi I: Peradilan Perdata Biasa

Judul I: Pembukaan Perkara (1501-1512)

 

Bab I: Surat Gugat (1501-1506)


 

1501 Hakim tidak dapat memeriksa suatu perkara, kecuali ada permohonan yang diajukan oleh orang yang berkepentingan atau oleh promotor iustitiae menurut norma hukum.

 


1502 Yang mau menggugat seseorang, haruslah menyampaikan surat-gugat (libellus) kepada hakim yang berwenang, dalamnya diuraikan pokok sengketa, dan diminta pelayanan hakim.

 


1503 1 Hakim dapat menerima permohonan lisan, setiap kali penggugat terhalang untuk menyampaikan surat-gugat atau perkaranya mudah diperiksa dan tidak begitu berat.
2 Namun dalam kedua kasus tersebut hakim hendaknya memerintahkan notarius untuk menyusunnya secara tertulis, yang kemudian harus dibacakan kepada penggugat dan disetujui olehnya; dan itu menggantikan surat-gugat yang ditulis oleh penggugat untuk semua akibat hukum.

 


1504 Surat-gugat yang membuka pokok sengketa harus
1. menyatakan perkara itu diajukan ke hadapan hakim yang mana, apa yang dimohon dan kepada siapa permohonan itu ditujukan;
2. menunjukkan atas hukum mana penggugat bersandar dan sekurang-kurangnya secara umum fakta dan pembuktian mana yang membenarkan apa yang dinyatakan;
3. ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya, dengan disebutkan hari, bulan dan tahun, serta tempat di mana penggugat atau kuasa hukumnya bertempat tinggal, atau mengatakan di mana alamat untuk menerima akta;
4. menunjukkan domisili atau kuasi-domisili pihak tergugat.

 


1505 1 Hakim tunggal atau ketua pengadilan kolegial, sesudah memastikan diribahwa perkara memang termasuk wewenangnya dan penggugat memiliki kemampuan menurut hukum untuk tampil di pengadilan, haruslah secepat mungkin dengan suatu dekret menerima atau menolak surat-gugat itu.
2 Surat-gugat hanya dapat ditolak
1. jika hakim atau pengadilan tidak berwenang;
2. jika tanpa ragu nyata bahwa penggugat bukan pribadi yang legitim untuk tampil di pengadilan;
3. jika tidak ditepati ketentuan-ketentuan Kanon 1504, 10-30;
4. jika pasti nyata dari surat-gugat itu sendiri bahwa permohonannya tidak mempunyai dasar apapun, dan tidak mungkin terjadi bahwa dari proses akan muncul suatu dasar.
3 Jika surat-gugat ditolak karena cacat yang dapat diperbaiki, penggugat dapat membuat suatu surat-gugat baru yang disusun secara baik dan menyampaikannya lagi kepada hakim.
4 Melawan penolakan surat-gugat, pihak penggugat selalu berhak penuh dalam waktu guna sepuluh hari mengajukan rekursus disertai alasan-alasan kepada pengadilan banding atau, jika surat-gugat ditolak oleh ketua, kepada kolegium hakim; tetapi masalah penolakan itu harus diputuskan secepat mungkin.

 


1506 Jika hakim dalam waktu sebulan sejak surat-gugat disampaikan tidak mengeluarkan suatu dekret dengan mana ia menerima atau menolak surat itu menurut norma Kanon 1505, maka pihak yang berkepentingan dapat memohon agar hakim menunaikan tugasnya; jika kendati demikian hakim tetap diam, maka setelah lewat sepuluh hari sejak permohonan itu tanpa ada keterangan, surat-gugat dianggap sebagai diterima.

 

 

 

Bab II: Pemanggilan dan Akta Perkara (1507-1512)


1507 1 Dalam dekret yang menerima surat-gugat penggugat, hakim atau ketua harus memanggil pihak-pihak yang lain ke pengadilan atau memanggil untuk menentukan pokok sengketa, dengan menetapkan apakah mereka harus menjawab secara tertulis atau harus datang menghadap padanya untuk menyepakati hal-hal yang dipersoalkan. Jika dari jawaban tertulis dipandang perlu memanggil pihak-pihak yang bersangkutan, ia dapat memutuskannya dengan suatu dekret baru.
2 Jika surat-gugat dianggap diterima menurut norma Kanon 1506, dekret pemanggilan untuk menghadap di pengadilan harus dibuat dalam waktu duapuluh hari sejak diajukan permohonan yang disebut dalam kanon itu juga.
3 Jika pihak-pihak yang bersengketa de facto menghadap hakim untuk berperkara, maka tidak perlu ada pemanggilan, tetapi aktuarius hendaknya mencatat dalam akta bahwa pihak-pihak yang bersangkutan hadir di pengadilan.


1508 1 Dekret pemanggilan ke pengadilan harus segera diberitahukan kepada pihak tergugat, dan sekaligus harus diberitahukan kepada lain-lain yang harus tampil di hadapan pengadilan.
2 Pada pemanggilan hendaknya dilampirkan surat gugat pembuka pokok sengketa, kecuali hakim atas alasan-alasan yang berat menilai bahwa surat-gugat tidak boleh disampaikan kepada pihak tergugat, sebelum ia tampil di pengadilan.
3 Jika pokok sengketa ditujukan melawan orang yang tidak memiliki kebebasan untuk melaksanakan hak-haknya, atau tidak memiliki kebebasan untuk mengelola benda-benda yang disengketakan, maka pemanggilan, kalau perlu, haruslah disampaikan kepada wali, atau pengawas, atau kuasa-hukum khusus, yakni orang yang atas namanya wajib tampil di pengadilan menurut norma hukum.

 


1509 1 Pemberitahuan mengenai pemanggilan-pemanggilan, dekret-dekret, putusan-putusan serta akta peradilan lain, haruslah lewat pos umum atau cara lain yang paling aman, dengan tetap mengindahkan norma-norma yang ditetapkan oleh undang-undang partikular.
2 Mengenai fakta pemberitahuan serta caranya itu harus nyata dalam akta.

 


1510 Tergugat yang menolak surat pemanggilan, atau menghalangi agar pemanggilan jangan sampai pada dirinya, dianggap sebagai sudah dipanggil secara legitim.

 


1511 Jika pemanggilan tidak disampaikan secara legitim, akta peradilan tidak sah, dengan tetap berlaku ketentuan Kanon 1507 3.

 


1512 Jika pemanggilan sudah disampaikan secara legitim atau pihak-pihak yang bersangkutan sudah menghadap hakim untuk berperkara, maka,
1. masalah sudah menjadi perkara sengketa;
2. perkara jatuh di tangan hakim atau pengadilan itu, yang menerima pengaduan yang diajukan, dan memang berwenang;
3. yurisdiksi hakim yang didelegasikan menjadi kokoh, sehingga tidak terhenti meskipun kuasa pemberi delegasi telah tiada;
4. daluwarsa terputus, kecuali ditentukan lain;
5. pokok sengketa mulai dibuka; maka segera berlaku prinsip "selama sengketa, jangan mengubah apa-apa"(lite pendente, nihil innovetur).

 

 

 

 

Judul II: Penentuan Pokok Perkara (1513-1516)


1513 1 Penentuan pokok sengketa ialah apabila dengan dekret hakim dirumuskan pokok-pokok sengketa, yang diambil dari permohonan dan jawaban pihak-pihak yang bersangkutan.
2 Permohonan dan jawaban pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali dalam surat-gugat pembuka pokok sengketa, dapat juga terungkap dalam jawaban atas pemanggilan atau dalam pernyataan-pernyataan lisan di hadapan hakim; tetapi dalam persoalan-persoalan yang lebih sulit pihak-pihak yang bersangkutan haruslah dipanggil oleh hakim untuk menyepakati hal atau hal-hal yang dipersoalkan, yang nantinya dalam putusan harus terjawab.
3 Dekret hakim harus diberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan; mereka dalam waktu sepuluh hari dapat datang mohon kepada hakim itu agar dekret diubah, kecuali memang sudah setuju; tetapi masalah itu harus secepatnya diselesaikan dengan dekret hakim itu sendiri.

 


1514 Pokok-pokok sengketa, sekali ditetapkan, tidak dapat diubah dengan sah, kecuali dengan suatu dekret baru, atas alasan yang berat, atas permohonan satu pihak, dan sesudah mendengarkan pihak-pihak lain serta mempertimbangkan alasan-alasannya.

 


1515 Sesudah pokok sengketa ditentukan, pemegang benda milik orang lain terhenti berada dalam itikad baik; karena itu, jika ia dihukum untuk mengembalikan benda itu, ia harus juga mengembalikan hasilnya sejak hari penentuan itu dan mengganti kerugiannya.

 


1516 Setelah pokok sengketa ditentukan, hakim hendaknya memberi waktu yang layak kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengajukan serta melengkapi bukti-bukti.

 

Prev  -  Indeks   -  Next