Prev  -  Indeks   -  Next

BUKU VII:  HUKUM ACARA

(Kanon 1311-1399)

BAGIAN II: PENGADILAN PERDATA

Seksi I: Peradilan Perdata Biasa

Judul IV: Bukti-Bukti (1526-1586)

 

Bab IV: Para Ahli (1574-1581)

 

1574 Bantuan para ahli harus dipergunakan setiap kali dari ketentuan hukum atau hakim pemeriksaan atau pendapat mereka, yang berdasar pada kaidah-kaidah seni atau pengetahuan mereka, dibutuhkan untuk menentukan fakta atau mengenali hakikat sebenarnya dari suatu hal.

 


1575 Adalah tugas hakim untuk mengangkat para ahli, sesudah mendengarkan atau atas usul pihak-pihak yang bersangkutan, atau jika perlu, untuk menerima laporan-laporan yang telah dibuat oleh ahli-ahli lain.

 


1576 Juga para ahli dapat tidak diizinkan atau ditolak atas dasar alasan-alasan yang sama seperti halnya saksi.

 


1577 1 Hakim, dengan memperhatikan semua yang barangkali sudah dihasilkan oleh pihak-pihak yang bersengketa, hendaknya menetapkan dengan dekretnya setiap pokok yang perlu dinilai oleh bantuan para ahli.
2 Kepada ahli haruslah disampaikan akta perkara dan dokumen-dokumen lain, serta bahan-bahan lain yang dapat dibutuhkannya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan setia.
3 Hakim, setelah mendengarkan ahli itu, hendaknya menentukan jangka waktu untuk menyelesaikan pemeriksaan serta menyampaikan laporan.

 


1578 1 Para ahli hendaknya menyusun laporan masing-masing secara terpisah, kecuali hakim memerintahkan agar membuat satu laporan yang ditandatangani oleh setiap ahli; jika demikian, apabila terdapat perbedaan-perbedaan pendapat, hendaknya dicatat dengan seksama.
2 Para ahli harus menunjukkan dengan jelas atas dasar dokumen-dokumen mana atau dengan cara-cara tepat lain mana mereka sampai pada kepastian mengenai identitas orang-orang atau benda-benda atau tempat-tempat, jalan dan cara mana yang ditempuhnya dalam memenuhi tugas yang diserahkan kepadanya, dan terutama atas argumen-argumen mana mereka mendasarkan kesimpulan-kesimpulan mereka.
3 Ahli dapat dipanggil oleh hakim untuk melengkapi penjelasan-penjelasan, sekiranya diperlukan lebih lanjut.

 

 


1579 1 Hakim hendaknya mempertimbangkan dengan cermat tidak hanya kesimpulan para ahli, meski mereka sepakat, melainkan juga keadaan-keadaan lain dari perkara itu.
2 Dalam menyusun alasan-alasan keputusannya, ia harus menyatakan atas argumen-argumen apa ia tergerak untuk menerima atau menolak kesimpulan-kesimpulan para ahli.

 


1580 Kepada para ahli itu harus dibayar biaya dan honorarium, yang harus ditetapkan oleh hakim menurut kelayakan dan keadilan, dengan tetap mengindahkan hukum partikular.

 


1581 1 Pihak-pihak dapat menunjuk ahli-ahli privat yang harus disetujui oleh hakim.
2 Mereka ini, jika hakim mengizinkan, dapat memeriksa akta perkara sejauh perlu, dan boleh hadir apabila ahli-ahli yang ditunjuk melakukan peranan mereka; namun mereka selalu dapat menyampaikan laporannya.

 

 

 

Bab II: Inspeksi Peradilan (1582-1583)


1582 Jika untuk memutuskan perkara hakim menganggap perlu untuk mengunjungi suatu tempat atau memeriksa sesuatu, hendaknya ia menentukan itu dengan suatu dekret; dalam dekret itu hendaknya ia secara ringkas menyebutkan yang harus dipersiapkan dalam kunjungan itu, sesudah ia mendengarkan pihak-pihak yang bersangkutan.

 

 

Bab III: Pengandaian-Pengandaian (1584-1586)


1583 Sesudah pemeriksaan dilaksanakan, hendaknya dibuat suatu laporan tertulis.

 


1584 Presumsi ialah perkiraan yang masuk akal mengenai suatu hal yang tidak pasti; disebut presumsi hukum, jika ditentukan oleh undang-undang sendiri; disebut presumsi orang, jika dilakukan oleh hakim.
1585 Orang yang memiliki presumsi hukum untuk dirinya, bebas dari beban untuk membuktikan; beban ini ada pada pihak lawan.

 


1586 Hakim janganlah membuat presumsi-presumsi yang tidak ditetapkan oleh hukum, kecuali dari fakta yang pasti dan tertentu, langsung terkait dengan apa yang menjadi bahan perselisihan.

 

Prev  -  Indeks   -  Next