Prev  -  Indeks   -  Next

BUKU VII:  HUKUM ACARA

(Kanon 1311-1399)

BAGIAN II: PENGADILAN PERDATA

Seksi I: Peradilan Perdata Biasa

Judul VIII: Sanggahan atas Putusan (1619-1640)

 

Bab I: Pengaduan melawan keputusan (1619-1627)

 

1619 Dengan tetap berlaku ketentuan Kanon 1622 dan Kanon 1623, nulitas akta yang ditentukan oleh hukum positif, yang meski diketahui oleh pihak yang mengajukan pengaduan tetapi tidak diberitahukan kepada hakim sebelum dijatuhkan putusan, disembuhkan dengan putusan itu sendiri, setiap kali menyangkut perkara yang hanya mengenai kepentingan privat.

 


1620 Putusan adalah batal secara tak-tersembuhkan, jika

  1. dijatuhkan oleh hakim yang tidak berwenang secara mutlak;

  2. dijatuhkan oleh orang yang tidak memiliki kuasa mengadili pada pengadilan dimana perkara itu diputus;

  3. hakim menjatuhkan putusan karena terdesak oleh paksaan atau ketakutan berat;

  4. peradilan itu dilakukan tanpa permohonan yudisial yang disebut dalam Kanon 1501, atau tidak diajukan melawan salah satu pihak tergugat;

  5. dijatuhkan antara pihak-pihak, yang sekurang-kurangnya salah satu tidak memiliki kemampuan untuk tampil di pengadilan;

  6. salah seorang bertindak atas nama orang lain tanpa mandat yang legitim;

  7. hak untuk membela diri salah satu pihak diingkari;

  8. perselisihannya bahkan sebagian pun tidak diputus.


1621 Keberatan atas nulitas, yang disebut dalam Kanon 1620, dapat diajukan sebagai eksepsi tanpa batas waktu, tetapi sebagai pengaduan di hadapan hakim yang menjatuhkan putusan, dalam waktu sepuluh tahun sejak hari putusan diumumkan.

 


1622 Putusan hanya batal tetapi dapat disembuhkan, jika
1. dijatuhkan oleh hakim yang jumlahnya tidak legitim, bertentangan dengan ketentuan Kanon 1425 1;
2. tidak memuat alasan-alasan atau dasar-dasar putusannya;
3. kurang tanda-tangan yang ditentukan oleh hukum;
4. tidak menyebutkan tahun, bulan,hari dan tempat dikeluarkannya putusan itu;
5. didasarkan pada tindak peradilan yang batal dan nulitas itu tidak disembuhkan menurut norma Kanon 1619;
6. dijatuhkan melawan pihak yang secara legitim tidak hadir, menurut Kanon 1593 2.
 

 

1623 Keberatan atas nulitas dalam kasus-kasus yang disebut dalam Kanon 1622 dapat diajukan dalam waktu tiga bulan sejak berita publikasi putusan.

 


1624 Keberatan atas nulitas diperiksa sendiri oleh hakim yang telah menjatuhkan putusan; jika pihak yang bersangkutan khawatir kalau-kalau hakim, yang telah menjatuhkan putusan yang disanggah dengan keberatan atas nulitas itu akan berprasangka dan oleh karenanya layak dicurigai, ia dapat menuntut agar hakim lain menggantikannya menurut norma Kanon 1450.

 


1625 Keberatan atas nulitas dapat diajukan bersama dengan naik banding, dalam batas waktu yang ditetapkan untuk naik banding.

 


1626 1 Yang dapat mengajukan keberatan atas nulitas tidak hanya pihak-pihak yang merasa berkeberatan, melainkan juga promotor iustitiae atau defensor vinculi,setiap kali mereka mempunyai hak untuk campurtangan.
2 Hakim itu sendiri dapat ex officio menarik kembali atau memperbaiki putusan batal yang telah dibuatnya, dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Kanon 1623 untuk bertindak, kecuali sementara itu telah diajukan banding bersama dengan keberatan atas nulitas, atau nulitas telah disembuhkan dengan lewatnya batas waktu yang disebut dalam Kanon 1623.

 


1627 Perkara-perkara keberatan atas nulitas dapat ditangani menurut norma-norma tentang proses perdata lisan.

 

 

 

Bab II:  Naik Banding (1628-1640)


1628 Pihak yang merasa berkeberatan terhadap suatu putusan, demikian pula promotor iustitiae dan defensor vinculi dalam perkara-perkara yang menuntut kehadirannya, mempunyai hak untuk naik banding atas putusan itu kepada hakim yang lebih tinggi, dengan tetap berlaku ketentuan Kanon 1629.

 


1629 Tidak ada kemungkinan naik banding

  1. atas putusan Paus sendiri atau Signatura Apostolica;

  2. atas putusan yang terkena cacat nulitas, kecuali disatukan dengan keberatan nulitas menurut norma Kanon 1625;

  3. atas putusan yang telah menjadi perkara teradili;

  4. atas dekret hakim atau atas putusan sela, yang tidak mempunyai kekuatan putusan definitif, kecuali disatukan dengan naik banding atas putusan definitif;

  5. atas putusan atau atas dekret dalam perkara di mana hukum menentukan bahwa perkara harus secepat mungkin diputuskan.


1630 1 Naik banding harus diajukan di hadapan hakim yang telah memutus perkara, dalam kurun waktu lima belas hari-guna yang menghentikan proses sejak berita publikasi putusan.
2 Jika naik banding dilakukan secara lisan, hendaknya notarius merumuskannya secara tertulis di hadapan pemohon banding itu sendiri.

 


1631 Jika timbul masalah hak naik banding, hendaknya pengadilan banding secepat mungkin memeriksanya menurut norma-norma proses perdata lisan.

 


1632 1 Jika dalam naik banding tidak disebutkan pada pengadilan mana naik banding tersebut diajukan, diandaikan pada pengadilan yang disebut dalam Kanon 1438 dan Kanon 1439.
2 Jika pihak yang lain naik banding pada pengadilan banding lain, hendaknya pengadilan yang lebih tinggi tingkatnya memutuskan perkara itu, dengan tetap berlaku ketentuan Kanon 1415.


1633 Permohonan banding harus diteruskan kepada hakim ad quem (hakim pengadilan banding) dalam waktu satu bulan sejak diajukan, kecuali hakim a quo (hakim pemutus perkara) memberikan kurun waktu lebih lama kepada pihak bersangkutan untuk meneruskannya.

 


1634 1 Agar permohonan banding dapat diteruskan, dibutuhkan dan cukuplah bahwa pihak yang bersangkutan memohon pelayanan hakim yang lebih tinggi untuk memperbaiki putusan yang disanggah, dengan melampirkan salinan putusan itu serta dengan menyebutkan alasan-alasan bandingnya.
2 Jika pihak yang bersangkutan, dalam waktu-guna tidak dapat memperoleh salinan putusan yang disanggah dari pengadilan a quo, maka sementara itu batas waktu tidak dihitung; dan halangan itu hendaknya diberitahukan kepada hakim tingkat banding, yang dengan suatu perintah harus mewajibkan hakim a quo agar selekas mungkin memenuhi tugasnya.
3 Sementara itu hakim a quo harus mengirim akta menurut norma Kanon 1474 kepada hakim banding.

 


1635 Jika kesempatan mengajukan banding telah lewat tanpa digunakan, entah pada hakim a quo entah pada hakim a quem, permohonan banding dianggap telah ditinggalkan.

 


1636 1 Pemohon banding dapat mencabut permohonan bandingnya dengan akibat-akibat yang disebut dalam Kanon 1525.
2 Jika permohonan banding itu diajukan oleh defensor vinculi atau promotor ustitiae, dapat dicabut oleh defensor vinculi atau promotor iustitiae dari pengadilan banding, kecuali undang-undang menentukan lain.

 


1637 1 Naik banding yang diajukan oleh pemohon berlaku juga untuk pihak tergugat, dan sebaliknya.
2 Jika ada beberapa tergugat atau penggugat dan putusan disanggah hanya oleh atau terhadap satu dari mereka, sanggahan dianggap diajukan oleh semua atau melawan semua, setiap kali hal yang diminta tidak dapat dibagi-bagi atau merupakan kewajiban bersama (obligatio solidalis).
3 Jika permohonan banding diajukan oleh satu pihak atas satu pokok dari putusan, pihak lawan, meskipun jangka waktu banding telah lewat, dapat mengajukan banding sela atas pokok-pokok lainnya dalam kurun waktu akhir lima belas hari yang menghentikan proses sejak hari permohonan banding yang utama diberitahukan kepadanya.
4 Kecuali nyata lain, permohonan banding diandaikan diajukan melawan semua pokok putusan.
1638 1638 - Naik banding menangguhkan pelaksanaan putusan.

 


1639 1 Dengan tetap berlaku ketentuan Kanon 1683, pada tingkat banding tidak dapat diterima suatu dasar baru untuk menggugat, juga tidak dalam bentuk kumulasi dasar-dasar yang berguna; maka penentuan pokok sengketa hanya dapat berkisar pada pengukuhan atau peninjauan kembali putusan pertama, entah secara keseluruhan atau sebagian.
2 Pembuktian-pembuktian baru dapat diterima hanya menurut norma Kanon 1600.

 


1640 Pada tingkat banding proses haruslah berjalan dengan cara yang sama seperti pada instansi pertama, dengan penyesuaian seperlunya; tetapi, kecuali barangkali pembuktian harus dilengkapi, segera sesudah menentukan pokok sengketa menurut norma Kanon 1513 1 dan Kanon 1639 1, hendaklah langsung masuk pada pembahasan perkara serta pada putusan.

 

Prev  -  Indeks   -  Next