Prev  -  Indeks   -  Next

BUKU VII:  HUKUM ACARA

(Kanon 1311-1399)

Seksi II: Proses Perdata Lisan

BAGIAN III: BEBERAPA PROSES KHUSUS

Judul I: Proses Perkara Perkawinan

 

Bab I: Perkara Batalnya Perkawinan

 

Artikel 1: Pengadilan yang Berwenang
 

1671 Perkara-perkara perkawinan orang-orang yang telah dibaptis merupakan wewenang hakim gerejawi berdasarkan haknya sendiri.

 


1672 Perkara-perkara mengenai akibat-akibat perkawinan yang sifatnya semata-mata sipil merupakan wewenang pengadilan sipil, kecuali hukum partikular menetapkan bahwa perkara-perkara itu, jika sifatnya insidental dan tambahan, dapat diperiksa dan diputus oleh hakim gerejawi.

 


1673 Dalam perkara-perkara nulitas perkawinan yang tidak direservasi bagi Takhta Apostolik, yang berwenang ialah
1. pengadilan dari tempat perkawinan dilangsungkan;
2. pengadilan dari tempat pihak tergugat memiliki domisili atau kuasi-domisili;
3. pengadilan dari tempat pihak penggugat memiliki domisili, asalkan kedua pihak tinggal dalam wilayah Konferensi para Uskup yang sama, dan Vikaris yudisial dari domisili pihak tergugat menyetujuinya, setelah juga didengarkan pihak tergugat sendiri;
4. pengadilan dari tempat de facto sebagian besar bukti dapat dikumpulkan, asalkan ada persetujuan Vikaris yudisial dari domisili pihak tergugat, yang sebelumnya sudah ditanya apakah mempunyai suatu keberatan.

 

 

Artikel 2: Hak Menggugat Perkawinan


1674 Dapat menggugat perkawinan
1. pasangan suami/istri;
2. promotor iustitiae, jika nulitasnya sudah tersiar, apabila perkawinan itu tidak dapat atau tidak selayaknya disahkan.

 


1675 1 Perkawinan, yang semasa pasangan masih hidup tidak digugat, juga tidak dapat digugat sesudah kematian salah seorang atau keduanya, kecuali masalah validitasnya merupakan hal yang harus diputus lebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa, entah dalam pengadilan kanonik entah dalam pengadilan sipil.

 

 

Artikel 3: Tugas Hakim


1676 Hakim, sebelum menerima perkara dan setiap kali melihat ada harapan akan hasil yang baik, hendaknya menggunakan sarana-sarana pastoral, agar suami-istri sedapat mungkin diajak untuk barangkali mengesahkan perkawinannya dan memperbaiki kehidupan bersama suami-istri.
2 Namun jika suami atau istri meninggal selama perkara berjalan, hendaknya diindahkan Kanon 1518.

 


1677 1 Setelah surat-gugat diterima, hakim ketua atau ponens hendaknya memberitahukan dekret pemanggilan menurut norma Kanon 1508.
2 Setelah lewat lima belas hari sejak pemberitahuan itu, jika tidak ada pihak yang meminta sidang untuk menentukan pokok sengketa, dalam jangka waktu sepuluh hari hakim ketua atau ponens hendaknya ex officio menetapkan rumusan perkara atau perkara-perkara, dan memberitahukannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan dekret.
3 Rumusan keraguan tidak hanya memasalahkan apakah nyata ada nulitas perkawinan yang bersangkutan, melainkan juga harus menetapkan atas dasar atau atas dasar-dasar apa validitas perkawinan itu digugat.
4 Setelah sepuluh hari sejak dekret diberitahukan, jika pihak-pihak yang bersangkutan tidak melawan apapun, hakim ketua atau ponens hendaknya menetapkan penyusunan perkara dengan dekret baru.

 

 

Artikel 4:  Bukti-Bukti


1678 1 Defensor vinculi, para pembela pihak-pihak yang bersangkutan, dan juga promotor iustitiae jika tampil dalam pengadilan, berhak
1. menghadiri pemeriksaan pihak-pihak yang bersangkutan, saksi-saksi, dan para ahli, dengan tetap berlaku ketentuan Kanon 1559;
2. melihat akta peradilan, meskipun belum diumumkan, dan memeriksa dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
2 Pihak-pihak yang berperkara tidak boleh menghadiri pemeriksaan yang disebut dalam 1.10.

 


1679 Kecuali dari lain sumber bukti-bukti dianggap penuh, hakim, untuk menilai pernyataan pihak yang bersangkutan menurut norma Kanon 1536, hendaknya sedapat mungkin menggunakan saksi-saksi mengenai kredibilitas pihak yang bersangkutan, selain petunjuk-petunjuk dan faktor-faktor lain yang mendukung.

 


1680 Dalam perkara-perkara impotensi atau cacat kesepakatan karena sakit jiwa, hendaknya hakim menggunakan bantuan seorang atau beberapa orang ahli, kecuali dari keadaan nampak dengan jelas tidak ada gunanya; dalam perkara-perkara lainnya hendaknya diindahkan ketentuan Kanon 1574.

 

 

Artikel 5:  Bukti-Bukti


1681 Setiap kali dalam penyusunan perkara menjadi nyata bahwa sangat mungkin perkawinan itu non-consummatum, pengadilan dapat menangguhkan perkara nulitas dengan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, dan melengkapi penyusunan perkara untuk mohon dispensasi super rato, dan kemudian akta dikirimkan ke Takhta Apostolik bersama dengan permohonan dispensasi oleh salah seorang atau kedua suami-istri, dan disertai votum pengadilan dan Uskup.

 


1682 1 Putusan, yang pertama kali menyatakan nulitas perkawinan, bersama dengan permohonan banding, jika ada, dan akta peradilan lainnya, dalam waktu dua puluh hari dari pengumuman putusan hendaknya ex officio dikirim ke pengadilan banding.
2 Jika putusan pada tingkat peradilan pertama menetapkan nulitas perkawinan, pengadilan banding, setelah mempertimbangkan catatan-catatan dari defensor vinculi, dan jika ada juga dari pihak-pihak yang bersangkutan, hendaknya dengan dekret segera mengukuhkan putusan itu atau menerima perkara itu untuk diperiksa secarabiasa pada tingkat baru.


1683 Jika pada tingkat banding diajukan dasar baru untuk nulitas perkawinan, pengadilan dapat menerimanya dan mengadilinya seperti dalam instansi pertama.

 


1684 1 Sesudah putusan yang pertama kali menyatakan nulitas perkawinan itu dikukuhkan pada tingkat banding dengan dekret atau dengan putusan kedua, mereka yang perkawinannya dinyatakan tidak sah dapat melangsungkan nikah baru segera setelah dekret atau putusan kedua itu diberitahukan kepada mereka, kecuali terhalang oleh suatu larangan yang dicantumkan pada putusan atau dekret itu, atau oleh ketetapan Ordinaris wilayah.
2 Ketentuan-ketentuan Kanon 1644 harus ditepati, juga jika putusan yang menyatakan nulitas perkawinan itu dikukuhkan tidak dengan suatu putusan kedua, melainkan dengan dekret.

 


1685 Segera setelah putusan itu dapat dilaksanakan, Vikaris yudisial harus memberitahukan putusan itu kepada Ordinaris wilayah tempat perkawinan telah dirayakan. Ia kemudian harus mengusahakan agar secepat mungkin nulitas perkawinan serta barangkali larangan-larangan yang ditetapkan itu dicatat dalam buku-buku perkawinan dan baptis.

 

 

Artikel 6:  Proses Dokumentasi


1686 Setelah menerima permohonan yang diajukan menurut norma Kanon 1677, Vikaris yudisial atau hakim yang ditunjuk olehnya, dapat menyatakan nulitas perkawinan dengan suatu putusan, dengan melewatkan tindakan-tindakan resmi proses biasa, tetapi sesudah memanggil pihak-pihak yang bersangkutan serta dengan campur-tangan defensor vinculi, jika dari dokumen yang tak tergoyahkan oleh bantahan atau keberatan apa pun nyata secara pasti mengenai adanya halangan yang menggagalkan atau mengenai cacat tata peneguhan yang legitim, asalkan nyata juga kepastian yang sama bahwa dispensasi tidak diberikan, atau bahwa kuasa hukum tidak memiliki mandat yang sah.

 


1687 1 Melawan pernyataan itu defensor vinculi, jika dengan arif berpendapat bahwa cacat yang disebut dalam Kanon 1686 atau tentang tidak adanya dispensasi itu tidak pasti, harus mengajukan banding kepada hakim instansi kedua; kepadanya akta harus dikirim, dan hakim itu harus diberitahu secara tertulis bahwa ini mengenai proses dokumental.
2 Pihak yang merasa berkeberatan tetap berhak penuh untuk mengajukan banding.

 


1688 Hakim instansi kedua dengan campurtangan defensor vinculi dan dengan mendengarkan pihak-pihak yang bersangkutan, hendaknya memutuskan dengan cara yang sama seperti disebut dalam Kanon 1686, apakah putusan itu harus dikukuhkan, atau perkara harus diperiksa menurut proses hukum yang biasa; dalam hal demikian ia hendaknya mengirim kembali perkara itu kepada pengadilan instansi pertama.

 

 

Artikel 7:  Norma-Norma Umum


1689 Dalam putusan, pihak-pihak yang bersangkutan hendaknya diperingatkan mengenai kewajiban-kewajiban moral atau juga sipil yang mungkin mereka miliki satu terhadap yang lain dan terhadap anak, sejauh mengenai sustentasi dan pendidikannya.

 


1690 Perkara-perkara untuk menyatakan nulitas perkawinan tidak dapat ditangani dengan proses perdata lisan.

 


1691 Dalam hal-hal lainnya sejauh menyangkut prosedur, kecuali hakikat perkara menghalanginya, haruslah diterapkan kanon-kanon mengenai peradilan pada umumnya dan peradilan perdata biasa, dengan tetap harus diindahkan norma-norma khusus mengenai perkara-perkara status pribadi dan perkara-perkara yang menyangkut kepentingan umum.

 

Prev  -  Indeks   -  Next